TopikMaluku.com,Ambon-Sebuah video yang memperlihatkan sosok Wali Kota Tual, Ahmad Yani Renuat, tengah berada di sebuah kelab malam, menuai kontroversi dan sorotan publik luas. Dalam rekaman yang beredar luas di media sosial, pria yang diduga kuat sebagai Ahmad Yani tampak mengenakan topi hitam dan jaket kulit cokelat, berdiri bersama beberapa pria lain, termasuk yang diduga merupakan oknum wartawan.
Video itu memperlihatkan mereka menikmati hiburan malam sambil beberapa kali menyawer biduan dengan uang pecahan Rp100 ribu. Bahkan, salah satu pria tampak berjoget dan mengacungkan jempol ke arah sang biduan, menambah panas reaksi dari warganet dan masyarakat.
Akun Instagram @lambeturah, yang turut mengunggah video tersebut, menyebutkan bahwa peristiwa terjadi di sebuah kelab malam di kawasan Jalan Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun hingga kini, waktu dan lokasi pasti dari kejadian dalam video itu belum dapat dikonfirmasi secara resmi.
Menanggapi beredarnya video tersebut, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa IAIN, Maluku Tenggara (IMI MALRA), Rusli Seknun, mengecam keras tindakan yang dianggap tidak etis dari seorang kepala daerah.
“Kami mengecam keras tindakan tidak etis yang dilakukan oleh Wali Kota Tual. Seorang kepala daerah seharusnya menjadi teladan, bukan malah menunjukkan perilaku hedonistik di tempat hiburan malam. Ini mencoreng nama baik masyarakat Tual dan Maluku secara umum,” tegasnya.
IMI MALRA juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera melakukan evaluasi terhadap kinerja dan perilaku Ahmad Yani Renuat, bahkan mendesak pencopotan dari jabatannya karena dianggap tidak layak lagi memimpin Kota Tual.
Sementara itu, seorang tokoh masyarakat, Ima, menilai sang wali kota seharusnya meminta maaf kepada masyarakat daripada terus membela diri.
“Kalian mungkin berpikir itu video palsu, video lama, bahkan ada yang bilang itu AI. Kalian mau bodohi siapa? Jangan bohong. Saran saya lebih baik beliau minta maaf kepada masyarakat Tual daripada terus mengelak,” ujarnya.
Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi pejabat daerah yang tersandung perilaku tidak patut di ruang publik. Kini, publik menunggu langkah tegas dari pemerintah pusat sebagai bentuk penegakan etika dan integritas dalam tata kelola pemerintahan.(TM-03)
