Topik Maluku.Com, Ambon– Salah satu Anggota DPRD Provinsi Maluku, Ricard Rahakbauw, dengan imbuhan kata yang tegas meminta kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk segara menertibkan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Maluku, Ati Tuanaya.
Ungkapan tersebut disampaikan Rahakbauw secara resmi saat agenda rapat Paripurna Penyampaian LKPJ APBD Tahun 2024 yang digelar di ruang paripurna DPRD Maluku, Senin (14/4/2025).
Dalam forum resmi tersebut, Rahakbauw mengamati ketidakhadirannya Kabid Bina Marga saat DPRD melakukan pengawasan ke lapangan. Menurutnya, ketidakhadiran tersebut dalam rapat yang di agendakan ini telah mencerminkan kurangnya tanggung jawab terhadap proyek-proyek infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR.
Saya minta Pak Gubernur untuk menertibkan Kabid yang ada di Dinas PUPR Provinsi Maluku. Ketika kita melakukan pengawasan ke lapangan, yang bersangkutan tidak pernah hadir. Bisa dibayangkan, mereka punya proyek, tapi tidak tahu kondisi lapangan, tidak tahu prosesnya,” Ungkap Rahakbauw.
Rahakbauw juga mengungkapkan bahwa, alasan Kabid tidak mau turun ke lapangan karena tidak adanya dana operasional, sesuatu yang menurutnya sangat tidak pantas.
“Kalau tidak ada uang, ya jangan jadi Kepala Bidang. Ini melecehkan kami di DPRD. Kami ini diperlukan dalam fungsi pengawasan. Karena itu, saya minta agar yang bersangkutan ditertibkan segera,” lanjutnya.
Rahakbauw menegaskan bahwa sebagai pejabat teknis yang mengetahui detail proyek di lapangan, Kabid Bina Marga seharusnya hadir dan bekerja sama dengan DPRD untuk memastikan pengawasan berjalan maksimal.
Tak hanya menyoroti kepasa Dinas PUPR, Rahakbauw juga mendesak agar Gubernur menertibkan seluruh Kabid pada OPD lain yang bermitra dengan Komisi III DPRD Maluku.
“Ini bukan pertama kali terjadi. Sudah menjadi kebiasaan lima tahun terakhir. Mereka merasa tidak penting untuk turun ke lapangan. Tapi sekarang, Gubernur berbeda. Saya ingin tegaskan, kalau saudara tidak tertib, maka dalam setiap rapat kami akan terus menyampaikan hal ini,” pungkasnya.
Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath menanggapi serius permintaan itu.”Permintaan yang disampaikan ini akan jadi atensi serius kami, “singkat Wagub dalam kegiatan yang di gelar di Ruangan paripurna DPRD provinsi.(TM-03)
